Senin, 04 Mei 2009

tugas makalah MBS

Makalah:
MENUJU KEBEHASILAN MBS

Makalah ini diajukan untuk memenuhi mata kuliyah
“MANAJEMEN BERBASIS SEKOLAH” yang dibina oleh
Bpk. Dr. SUHADI WINOTO












oleh:
Samsul bahri (084053271)





SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
(STAIN)JEMBER
Januari 2009
BAB I
Pendahuluan
A. Latar Belakang
Tujuan pendidikan nasional berdasar UU No. 2 tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional adalah mencerdaskan kehidupan bangsa dan mengembangkan manusia Indonesia seutuhnya, yaitu manusia yang beriman dan bertaqwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan berbudi pekerti luhur, memiliki pengetahuan dan keterampilan, kesehatan jasmani dan rohani, kepribadian yang mantap dan mandiri serta rasa tanggung jawab kemasyarakatan dan kebangsaan. Sementara itu rumusan tujuan pendidikan nasional berdasarkan Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Pendidikan Nasional (RUUPN) adalah mengembangkan manusia Indonesia sesuai fitrahnya menjadi pribadi yang beriman dan bertaqwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa, berakhak mulia, menguasai ilmu pengetahuan, teknologi dan seni, memiliki kesehatan jasmani dan rohani, memiliki keterampilan hidup yang berharkat dan bermartabat, memiliki kepribadian yang mantap dan mandiri serta memiliki tanggung jawab kemasyarakatan dan kebangsaan agar mampu mewujudkan kehidupan bangsa yang cerdas.
Untuk mewujudkan visi, misi dan tujuan pendidikan nasional tersebut diperlukan berbagai strategi. Salah satu strategi pembangunan pendidikan nasional yang sedang digodok Komite Reformasi Pendidikan (KRP) memuat penerapan manajemen pendidikan berbasis sekolah (MBS, School-Based Management).
B. Rumusan Masalah
Dari uraian singkat diatas muncul beberapa pertanyaan:
A. Apa dan Bagaimana karakteristik MBS?
B. Bagaimana Kepala Sekolah menurut MBS?
C. Bagaimana strategi implimentasi MBS?
BAB II
Pembahasan
A. Apa dan Bagaimana karakteristik MBS?
MBS merupakan model pengelolaan pendidikan di sekolah dengan pendekatan yang baru dan memerlukan perubahan-perubahan mendasar dalam berbagai aspek. Oleh karena kondisi persekolahan dan daerah yang bervariasi maka diperlukan strategi atau tahapan yang sistematis dan sistemik dalam implementasinya. Manajemen berbasis sekolah pada intinya adalah memberikan kewenangan terhadap sekolah untuk melakukan pengelolaan dan perbaikan kualitassecara terus menerus. Dapat juga dikatakan bahwa manajemen berbasis sekolah pada hakikatnya adalah penyerasian sumber daya yang dilakukan secara mandiri oleh sekolah dengan melibatkan semua kelompok kepentingan (stakeholder) yang terkait dengan sekolah secara langsung dalam proses pengambilan keputusan untuk memenuhi kebutuhan peningkatan mutu sekolah atau untuk tujuan pendidikan nasional.
MBS adalah bentuk reformasi pendidikan di mana pada prinsipnya sekolah memperoleh kewajiban (responsibility), wewenang (authority), dan tanggung jawab (accountability) dalam meningkatkan kinerja sekolah. Oleh sebab itu MBS menyediakan layanan pendidikan yang menyeluruh dan tanggap terhadap kebutuhan masyarakat sekolah. Prinsip pemerataan (equality), dan keadilan (equity) untuk memperoleh kesempatan pendidikan, efisiensi, dan mutu pembelajaran merupakan karakteristik utama MBS yang dimiliki oleh pendekatan ini. Dalam kaitan ini persyaratan utama yang diperlukan adalah :
(1) adanya kebutuhan untuk berubah (send of change) atau inovasi,
(2) adanya restrukturisasi organisasi pendidikan, dan
(3) proses perubahan sebagai proses belajar, serta
(4) adanya budaya profesional (corporate culture) di sekolah.


B. Bagaimana Kepala Sekolah menurut MBS?
Pemimpin adalah manusia, tetapi tidak semua manusia adalah pemimpin. Kepala sekolah adalah sosok manusia yang idealnya memiliki visi, mampu memberikan inspirasi & motivasi, serta kompeten (Kouzes & Posner). Andrias Harefa menyatakan bahwa berbicara masalah pemimpin dan kepemimpinan, maka kita selalu berurusan dengan soal efektivitas, mengurus people, memberdayakan dan memerdekakan potensi orang. Berbicara masalah efektivitas, maka kita sedang berfokus pada langkah-langkah strategis yang dilakukan kepala sekolah dalam upaya pencapaian prestasi dan peningkatan kinerja bawahannya yang mampu memuaskan stakeholders pendidikan. Mengingat bawahannya adalah people yang relatif memiliki sifat-sifat manusiawi, maka kepala sekolah harus mampu memotivasi dengan baik karena memengaruhi motivasi seseorang berarti membuat orang tersebut melakukan apa yang kita inginkan. Karena fungsi utama dari kepemimpinan adalah memimpin, maka kemampuan untuk memengaruhi orang adalah hal yang penting.
Kepala sekolah yang ragu-ragu dalam mengambil keputusan akan mengakibatkan kebimbangan di seluruh organisasi. Dimana tidak ada visi, masyarakat menjadi liar, anarkis, dan kacau balau. Sebab dimana tidak ada visi, di sana sesungguhnya tidak ada pemimpin (Andrias Harefa). Substansinya adalah organisasi tidak akan pernah berjalan dengan baik tanpa visi yang mampu memberikan inspirasi, membangkitkan motivasi, melejitkan antusiasme untuk berkarya, menanamkan nilai nilai perjuangan dan kerja keras yang luar biasa hebat. Visi apa yang seharusnya di usung sebagai kepala sekolah untuk mewujudkan sekolah yang memiliki keunggulan berbasis lokal? Siapkah seorang kepala sekolah memperjuangkan visinya agar dapat dipahami oleh seluruh stakeholders (staf guru, orang tua siswa, masyarakat sekitar sekolah)?Kepala sekolah tanpa memiliki visi, impian memiliki sekolah keunggulan berbasis lokal hanyalah sebuah utopia. sumber : Sahabat Guru implementasi


C. Bagaimana strategi implimentasi MBS?
MBS akan berhasil melalui strategi-strategi berikut ini:
 Pertama, sekolah harus memiliki otonomi terhadap empat hal yaitu dimilikinya kekuasaan dan kewenangan, pengembangan pengetahuan yang berkesinambungan, akses informasi ke segala bagian dan pemberian penghargaan kepada setiap orang yang berhasil.
 Kedua, adanya peran serta masyarakat secara aktif dalam hal pembiayaan, proses pengambilan keputusan terhadap kurikulum dan instruksional serta non-instruksional.
 Ketiga, adanya kepemimpinan kepala sekolah yang mampu menggerakkan dan mendayagunakan setiap sumberdaya sekolah secara efektif.
 Keempat, adanya proses pengambilan keputusan yang demokratis dalam kehidupan dewan sekolah yang aktif.

• Kelima, semua pihak harus memahami peran dan tanggungjawabnya secara sungguh-sungguh.
• Keenam, adanya guidelines dari Departemen terkait sehingga mampu mendorong proses pendidikan di sekolah secara efisien dan efektif. Guidelines itu jangan sampai berupa peraturan-peraturan yang mengekang dan membelenggu sekolah.
• Ketujuh, sekolah harus memiliki transparansi dan akuntabilitas yang minimal diwujudkan dalam laporan pertanggungjawaban setiap tahunnya.
• Kedelapan, penerapan MBS harus diarahkan untuk pencapaian kinerja sekolah dan lebih khusus lagi adalah meningkatkan pencapaian belajar siswa.
• Kesembilan, implementasi diawali dengan sosialisasi dari konsep MBS, identifikasi peran masing-masing, mengadakan pelatihan-pelatihan terhadap peran barunya, implementasi pada proses pembelajaran, evaluasi atas pelaksanaan di lapangan dan dilakukan perbaikan-perbaikan.
Tetapi di samping yang tersebut di atas perlu di waspadai terhadap kegagalannya, Wohlstetter dan Mohrman (1996) menyatakan terdapat empat macam kegagalan implementasi MBS:
• Pertama, sekedar mengadopsi model apa adanya tanpa upaya kreatif.
• Kedua, kepala sekolah bekerja berdasarkan agendanya sendiri tanpa pemperhatikan aspirasi seluruh anggota dewan sekolah.
• Ketiga, kekuasaan pengambilan keputusan terpusat pada satu pihak dan cenderung semena-mena.
• Keempat, menganggap bahwa MBS adalah hal biasa dengan tanpa usaha yang serius akan berhasil dengan sendirinya.
Padahal dalam kenyataan implementasi MBS memakan waktu, tenaga, dan pikiran secara besar-besaran. Pengalaman berbagai negara menunjukkan MBS akan bisa dinilai hasilnya setelah lebih dari empat tahun berjalan.
Sudah siapkah sekolah-sekolah menerapkan model MBS?
Sebelum menerapkannya, sebaiknya diantisipasi faktor-faktor kegagalan dan keberhasilan berdasarkan pengalaman negara-negara lain.








BAB III
PENUTUP
• Kesimpulan
MBS sudah merupakan suatu program pemerintah yang harus dilaksanakan sehubungan dengan otonomi pendidikan, maka ada baiknya kalau kita memperhatikan masalah kesiapan mereka. Kesiapan dewan sekolah tersebut dapat ditandai oleh tiga hal. Pertama, adanya peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM). Mereka harus benar-benar merupakan stakeholder yang memiliki kepedulian tingkat tinggi terhadap pendidikan dan mampu menerjemahkan inovasi pendidikan. Kedua, adanya kerja sama yang harmonis antarberbagai pihak demi terselenggaranya program pendidikan secara optimal. Ketiga, tanggap terhadap aspirasi masyarakat; bukan hanya aspirasi masyarakat yang mampu secara ekonomis, melainkan juga masyarakat yang terpuruk karena krisis ekonomi.
• Saran
Dengan penuh kesadaran diri dan dengan segala kerendahan hati, saya menyadari bahwa hanya Allah-lah yang memiliki segala kesempurnaan, sehingga tentu banyak lagi rahasia-Nya yang belum tergali dan belum kita ketahui. Oleh karena itu saya senantiasa mengharapkan kritik dan saran membangun dari pembaca sekalian sehingga terjadi suatu sinergi yang pada akhirnya akan membuat makalah ini bisa lebih di sempurnakan lagi di masa yang akan datang.




DAFTAR PUSTAKA
• Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Undang-Undang No.2 Tahun 1989 Tentang Sistem Pendidikan Nasional. Jakarta, 1992.

• Fatah, nanang. 2004. konsep manajemen berbasis sekolah(MBS) dan dewan sekolah. Bandung”:pustaka bani quraisy

• Danin sudarwan. 2007 visi baru manajemen sekolah dari unit birokkrasi ke lembaga akademik. Jakarta: Bumi Aksara

• www.-searchengines.com/nurkolis1.html – 10

• www.freelists.org/post/nasional_list/ppiindia-Implementasi-Konsep-MBS-di-Sekolah,1

Tidak ada komentar:

Poskan Komentar